manadosiana.net, MANADO – Pemerintah Kabupaten Minahasa menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja, melalui penyelenggaraan High Level Meeting Evaluasi Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) Tahun 2025, yang sekaligus dirangkaikan dengan perencanaan program kerja tahun 2026. Kegiatan strategis ini berlangsung di Four Points Hotel Manado dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S.
Agenda ini juga disertai dengan penyerahan klaim program perlindungan pembiayaan APBD 2025, menandai komitmen nyata pemerintah daerah dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja rentan, pekerja non formal, maupun ASN di lingkup Pemkab Minahasa.
Evaluasi Menyeluruh Program Jamsostek 2025 Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi forum resmi untuk mengevaluasi keseluruhan pelaksanaan Universal Coverage Jamsostek di Kabupaten Minahasa. Mulai dari capaian kepesertaan, efektivitas pembiayaan APBD, hingga identifikasi kendala teknis yang masih perlu ditingkatkan.
Evaluasi dilakukan secara komprehensif bersama BPJS Ketenagakerjaan, sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar perbaikan serta penyusunan kebijakan untuk tahun anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Vanda Sarundajang menegaskan bahwa tujuan utama dari Universal Coverage Jamsostek adalah memastikan setiap pekerja—khususnya pekerja rentan—mendapatkan perlindungan sosial yang layak dan terjamin.
Pertemuan ini adalah momentum penting untuk memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama BPJS Ketenagakerjaan, dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja. Kami juga ingin memastikan optimalisasi pelaksanaan program di tahun 2026,” ujar Wabup.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Minahasa tetap berkomitmen mempertahankan, bahkan meningkatkan alokasi pembiayaan melalui APBD, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat pekerja yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Dalam forum tersebut, Pemkab Minahasa bersama BPJS Ketenagakerjaan merumuskan sejumlah rencana strategis untuk tahun 2026, di antaranya.
Memperluas jumlah pekerja rentan sebagai penerima bantuan iuran dari APBD.
Penguatan database pekerja di sektor informal dan pedesaan.
Peningkatan kolaborasi lintas perangkat daerah untuk mempercepat pendataan dan pendaftaran peserta.
Optimalisasi pelayanan klaim bagi ahli waris peserta, agar manfaat diterima secara cepat dan tepat.
Penguatan sosialisasi hingga ke desa-desa agar masyarakat memahami manfaat Jamsostek.
Upaya ini diharapkan mampu memperkuat universal coverage Jamsostek di Minahasa, sekaligus menjamin hak-hak dasar pekerja sesuai amanat undang-undang.
Sementara, Kepala BPKAD,Kepala Dinas Ketenagakerjaan,Kepala Dinas PendidikanKabag Kesra,Kabag Hukum,Kabag Tata Pemerintahan,Kabag Kerja Sama,Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
Kehadiran para pejabat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang kuat dan berkelanjutan.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial bagi pekerja bukan hanya program, melainkan bagian dari komitmen besar pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi 2025 dan perencanaan 2026 diharapkan mampu menghadirkan sistem perlindungan pekerja yang lebih inklusif, adaptif, dan bermanfaat.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah pimpinan perangkat daerah dan unsur strategis Pemkab Minahasa, antara lain:
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Minahasa, Stevano Liuw, para Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM (Plt. Kadis Pangan).(*/Andreano)
