Penulis: Febry Kodongan
manadosiana.net, MANADO – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Sulawesi Utara, Niklas Silangen, menghadiri apel kendaraan dinas yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), di halaman Kantor Gubernur, Senin (20/4/2026).
Apel ini bukan sekadar seremoni baris-berbaris. Ratusan kendaraan dinas yang terparkir rapi di area kantor gubernur menjadi sasaran audit fisik dalam upaya memperketat tata kelola aset daerah.
Pesan Tegas untuk Pejabat
Dalam arahannya, Gubernur yang akrab disapa YSK itu menegaskan bahwa kendaraan dinas adalah fasilitas penunjang kerja, bukan pajangan untuk menunjukkan gengsi.
“Kendaraan dinas merupakan instrumen pelayanan publik, bukan simbol status,” tegas YSK di hadapan jajaran pejabat Pemprov Sulut.
Gubernur mengingatkan bahwa setiap baut hingga bahan bakar yang digunakan bersumber dari pajak rakyat. Oleh karena itu, integritas dalam penggunaan dan perawatan aset menjadi harga mati bagi setiap aparatur sipil negara (ASN).
Efisiensi Anggaran dan Disiplin Aset
Langkah audit fisik ini dinilai sebagai strategi konkret untuk menekan pemborosan. Dengan perawatan yang prima, usia pakai kendaraan dapat diperpanjang sehingga pemerintah bisa memangkas anggaran pengadaan unit baru.
Beberapa poin utama yang ditekankan dalam apel tersebut antara lain:
Tanggung Jawab Personal: Setiap pengguna kendaraan wajib menjaga kondisi mesin dan fisik kendaraan.
Audit Berkala: Memastikan seluruh aset tercatat secara transparan di bawah koordinasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Efisiensi Belanja: Menghindari kerusakan berat akibat kelalaian yang berujung pada beban APBD.
Kehadiran Pimpinan Daerah
Kegiatan ini turut dikawal oleh sejumlah pejabat teras Sulut, di antaranya:
Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkay
Plh. Sekretaris Daerah, Denny Mangala
Kepala BKAD, Clay Dondokambey
Koordinator Staf Khusus, F. Mewengkang
Melalui momentum ini, Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan YSK berupaya mengirimkan sinyal kuat mengenai pergeseran budaya kerja: dari yang semula bersifat birokratis menjadi lebih akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik yang maksimal.
