manadosiana.net, MANADO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut) tidak mau hanya jadi “wasit” di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Mereka bertekad menjadi arsitek utama yang membangun demokrasi berkualitas.
Hal ini terungkap dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan bertema “Sinergitas Bawaslu bersama Pemangku Kepentingan dalam Memperkuat Demokrasi” yang digelar di Hotel Aryaduta Manado, Senin (1/9/2025).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Anggota Bawaslu RI, Herwyn Malonda. Dalam sambutan sekaligus pembukaan, Malonda menekankan bahwa Bawaslu Sulut harus segera membangun tiga peran strategis yang bertolak dari evaluasi Pemilu 2024 dan dinamika yang ada.
Menurut Malonda, peran pencegahan tidak hanya dilakukan saat tahapan Pemilu berlangsung. Sebagai pencegah aktif, Bawaslu harus fokus pada penguatan literasi digital.
“Ini yang akan kita lakukan ke depan karena melihat kondisi sekarang yang sudah sangat masif terkait dengan digital, apalagi dengan adanya AI (Artificial Intelligence),” ungkap Malonda.
Peran kedua adalah membangun Early Warning System (Sistem Peringatan Dini). Ini penting untuk mendeteksi potensi konflik, pelanggaran sistematis, dan kerentanan proses Pemilu jauh sebelum tahapan dimulai.
“Potensi konflik pelanggaran sistematis kerentanan proses pemilu jauh hari meskipun tahapan belum dimulai,” tegas mantan Ketua Bawaslu Sulut ini.
Terakhir, Bawaslu harus gencar melakukan Pendidikan Pengawasan Partisipatif atau pendidikan elektoral secara berkelanjutan. Malonda menambahkan, karena alasan efisiensi, pendidikan pengawasan partisipatif saat ini dimulai dengan mengundang pemilih pemula. “Mudah-mudahan akan kita masifkan di 2026,” lanjutnya.
Malonda berharap, ke depan Bawaslu Sulut tidak hanya dikenal sebagai wasit yang adil, tetapi juga sebagai arsitek yang membangun demokrasi yang lebih berkualitas.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh, menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu RI atas kesempatan penguatan kelembagaan ini. Ia menyoroti pentingnya sinergi dengan para pemangku kepentingan.
“Pasca pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 dan Pilkada, Bawaslu Sulut telah melakukan kerja-kerja bagi demokrasi, bukan hanya sebagai penyelenggara Pemilu,” ujar Mewoh.
Mewoh menekankan bahwa para pemangku kepentingan yang diundang adalah mitra utama yang selama ini menjadi supporting dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.
“Pilkada yang sudah kita laksanakan di Sulut berjalan dengan aman, damai, serta kondusif,” tutupnya, menggarisbawahi hasil dari sinergi yang telah terbangun.
