Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Antisipasi Dampak Kenaikan BBM

Manadosiana.net, Manado – Semenjak 3 September Tahun 2022 pukul 14.30 WIB Pemerintah telah menaikan telah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mulai dari Pertalite Subsidi Rp 7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Sedangkan Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Bahkan Pertamax non subsidi turut naik, dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Dampak kenaikan secara tiba-tiba sangat dirasakan masyarakat seantero Indonesia. Termasuk Sulawesi Utara (Sulut).

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sulut, Rivay Rompas menilai kebijakan Pemerintah keliru karena tanpa rencana yang matang. Apalagi tidak ada kordinasi Pemerintah Pusat hingga daerah.

“Contoh, sampai saat ini belum ada penetapan tarif kendaraan angkutan umum baik di dalam kota dan kabupaten termasuk tarif antar kota dan kabupaten dalam provinsi,” katakata Rivay, Rabu (7/9/2022) Malam.

Lanjutnya, kenaikan BBM paling berdampak bagi sopir angkot. Mengingat BBM sudah naik tapi tarif angkot belum juga dinaikkan Pemerintah Daerah.

“Jadi saya bisa memahami kenapa para sopir sudah menaikkan tarif secara sepihak, ” kata Rivay yang juga mantan Ketua GAMKI Sulut.

Selain itu, Rivay juga memahami penderitaan rakyat yang harus membayar ongkos kendaraan dengan tarif yang belum ditetapkan.

Dia kemudian menyorot sikap antisipatif Pemprov Sulut yang belum menetapkan tarif angkutan antar kota/kabupaten dalam provinsi.

“Seharusnya semua kepala daerah sudah mengantisipasi sebelum kenaikan BBM ini diputuskan. Tapi sangat disayangkan belum ada tindakan jelas dari para pemangku kepentingan, terlihat jelas koordinasi pemerintah pusat sampai kedaerah tidak berjalan dengan baik, ” ujar mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Unima.

Dia pun menambahkan, kondisi ini diperburuk karena Gubernur Sulut, Olly Dondokambey sedang berada di luar negeri sehingga implikasinya terjadi penundaan penetapan tarif kendaraan umum daerah.

Namun, Rivay mengaku, dampak kenaikan BBM telah dipikirkan Partai Demokrat, khususnya Sulut. Karena itu Demokrat sangat menolak kenaikan BBM.

“Ujung-ujungnya semua rakyat yang merasakan dampak, korban utamanya adalah masyarakat kecil. Dana bantuan yang disiapkan pemerintah hanya beberapa bulan, tapi kenaikan BBM akan terus berlangsung. Bagaimana dengan rakyat yang tidak mendapat bantuan misalnya pegawai swasta atau ASN golongan rendah,” tegasnya.

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *